“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan sosial di Kota Makassar memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Data kependudukan, kondisi ekonomi, karakteristik wilayah, hingga informasi sosial lainnya harus dikelola secara terpadu agar proses verifikasi dan pemutakhiran data berjalan lebih efektif.
Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala OPD, camat, dan lurah. Pertemuan tersebut akan membahas pembagian tugas, strategi pelaksanaan, hingga peran masing-masing perangkat daerah sampai tingkat kelurahan.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.
Selain kesiapan internal pemerintah, Munafri juga meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat diperkuat agar warga memahami tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, serta jaminan perlindungan data pribadi.
