Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, memberikan masukan, melaporkan kondisi lingkungan, serta menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah.
“Melalui Lontara inilah dibangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, melakukan aduan, memberikan masukan, memberikan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya,” tutur Munafri.
Selain mendorong partisipasi masyarakat, Munafri membuka ruang bagi alumni Fakultas Hukum untuk ikut mengevaluasi berbagai regulasi yang berlaku di Kota Makassar.
Ia mendorong alumni dan akademisi mengkaji apakah regulasi yang ada masih relevan, berjalan sesuai tujuan, serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Munafri juga mendorong kerja sama alumni hukum dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan advokasi terhadap berbagai rancangan regulasi.
Dengan demikian, kepentingan masyarakat diharapkan dapat terakomodasi secara lebih baik dalam proses penyusunan kebijakan publik.
