Ia mendorong terbangunnya sinergi antara akademisi, alumni, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Munafri menyebut setidaknya empat tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Makassar. Keempatnya yakni ketimpangan akses terhadap layanan publik, diskriminasi dalam kebijakan sosial ekonomi, rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta persoalan hukum dan ketidakpastian regulasi.
Berbagai persoalan tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita setiap hari meramu dan membahas persoalan-persoalan ini bersama seluruh stakeholder untuk memastikan ketimpangan akses terhadap layanan publik semakin baik dan mempunyai kesetaraan yang sama,” jelasnya.
Pemkot Makassar, lanjut Munafri, terus mendorong pelayanan publik yang dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pemanfaatan platform digital Lontara sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
