Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dukungan terhadap tiga isu prioritas tersebut dapat mulai berjalan dalam 100 hari pertama. Namun, diperlukan jalur koordinasi dan akses data melalui perangkat daerah terkait, seperti Bappeda maupun Bapenda.
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menilai pendekatan pembangunan berbasis bukti yang dikembangkan Pemkot Makassar sejalan dengan kapasitas CIDES dalam riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya memiliki dasar teknokratik dan akademik. Setiap program juga membutuhkan desain sosial agar dapat diterima dan berjalan efektif di tengah masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelas Luhur.
Menurutnya, keberagaman sumber daya di CIDES dan ICMI, mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi modal untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membantu Pemkot Makassar menghasilkan kebijakan yang kuat secara data dan kajian, sekaligus memiliki penerimaan sosial serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
