Selain kebersihan, Pemkot Makassar juga mendorong masyarakat beralih ke pembayaran retribusi sampah secara digital melalui Lontara Plus. Camat dan lurah diminta menjadi contoh sekaligus membantu warga memahami penggunaan layanan tersebut.
Zulkifly menilai pembayaran secara digital dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi persoalan dalam mekanisme pembayaran melalui kolektor. Karena itu, setiap wilayah diminta mulai mendorong warga melakukan transaksi retribusi melalui aplikasi.
“Sentuhan teknologi itu penting. Kita sudah punya fitur Lontara Plus. Tolong disosialisasikan dan dites. Setiap lurah harus mencoba bagaimana cara membayar melalui Lontara Plus,” ujarnya.
Pemkot juga akan menyempurnakan basis data retribusi dengan menjadikan rumah atau unit bangunan sebagai dasar pendataan. Selanjutnya, objek retribusi akan dikategorikan berdasarkan fungsi dan kemampuan membayar, termasuk rumah tangga dan sektor usaha.
Sektor usaha seperti restoran, kafe, hotel, dan usaha lain yang menghasilkan volume sampah cukup besar akan menjadi perhatian dalam peningkatan penerimaan retribusi.
Zulkifly menegaskan retribusi sampah merupakan pembayaran atas jasa pelayanan pemerintah. Karena itu, kewajiban membayar harus berjalan beriringan dengan pelayanan pengangkutan sampah yang optimal.
