Sebelum Lontara+ hadir, sedikitnya terdapat 358 aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut dinilai membuat sistem pelayanan menjadi kurang efisien dan masyarakat harus berhadapan dengan banyak pintu layanan.
“Lontara Plus resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai program prioritas untuk menyatukan ratusan layanan digital yang tersebar. Lewat ekosistem ini, kami memangkas efisiensi dan mendekatkan layanan langsung ke genggaman warga,” ujar Roem.
Pengembangan Lontara+ terus dilakukan dengan menambah berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, Pemkot Makassar meluncurkan tiga fitur baru, yakni integrasi layanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring, serta Makassar Move.
Fitur Makassar Move tidak hanya mendukung pemantauan aktivitas fisik masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan pelaporan terkait infrastruktur kota.
Roem menilai keikutsertaan Makassar dalam forum tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan inovasi daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah lain di kawasan ASEAN.
