SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Inovasi pelayanan publik berbasis digital milik Pemerintah Kota Makassar mendapat panggung di tingkat regional ASEAN. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mempresentasikan pengembangan Lontara+ sebagai salah satu praktik baik transformasi digital daerah dalam JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan komunitas kota cerdas se-ASEAN tersebut menjadi kesempatan bagi Makassar untuk berbagi pengalaman dalam menyederhanakan layanan pemerintahan. Roem menjelaskan bagaimana ratusan sistem aplikasi yang sebelumnya berjalan terpisah mulai disatukan melalui satu ekosistem digital untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
Mengangkat tema “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities”, forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai percepatan transformasi digital dan pengembangan kota cerdas di kawasan.
Dalam pemaparannya, Roem mengatakan Lontara+ dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi sistem digital Pemkot Makassar yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah.
Sebelum Lontara+ hadir, sedikitnya terdapat 358 aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut dinilai membuat sistem pelayanan menjadi kurang efisien dan masyarakat harus berhadapan dengan banyak pintu layanan.
“Lontara Plus resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai program prioritas untuk menyatukan ratusan layanan digital yang tersebar. Lewat ekosistem ini, kami memangkas efisiensi dan mendekatkan layanan langsung ke genggaman warga,” ujar Roem.
Pengembangan Lontara+ terus dilakukan dengan menambah berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, Pemkot Makassar meluncurkan tiga fitur baru, yakni integrasi layanan administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring, serta Makassar Move.
Fitur Makassar Move tidak hanya mendukung pemantauan aktivitas fisik masyarakat, tetapi juga menyediakan layanan pelaporan terkait infrastruktur kota.
Roem menilai keikutsertaan Makassar dalam forum tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan inovasi daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah lain di kawasan ASEAN.
“Bagi Makassar, forum ini menjadi ajang saling berbagi wawasan dan memperkuat jejaring. Kami berharap praktik baik ini bisa memberikan dampak luas demi pelayanan publik yang lebih cepat, adil, dan terintegrasi,” tambahnya.
JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 turut menghadirkan sejumlah pejabat dan kepala daerah, di antaranya Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Dr. Drs. Amran, M.T., Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., Kepala Dinas Kominfo Semarang Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M., serta Kepala Dinas Kominfo Bali Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos. (*)
