Appi Gandeng Cendekiawan Kawal Pembangunan Makassar, Dorong Kebijakan Berbasis Kajian

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak kalangan akademisi dan cendekiawan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mengawal pembangunan daerah. Menurut Munafri, keterlibatan para cendekiawan diperlukan agar setiap kebijakan yang dirancang pemerintah memiliki landasan pemikiran yang kuat sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies (CIDeS) ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof Abd Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, sejumlah guru besar serta peserta diskusi publik dan rapat kerja. Dalam kesempatan itu, Munafri menilai pemerintah membutuhkan mitra strategis dari kalangan akademisi untuk menguji sekaligus mengawal berbagai program pembangunan. “Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Munafri. Ia melihat CIDeS ICMI memiliki peran penting dalam mempertemukan gagasan akademis dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. Karena itu, forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Munafri juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun kualitas masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus dibarengi dengan penguatan karakter dan budaya. Ia menilai sejumlah persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan, berkaitan erat dengan kesadaran dan karakter masyarakat. “Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya. Menurut Munafri, pendidikan karakter perlu diperkenalkan sejak tingkat dasar melalui hal-hal sederhana yang membentuk kebiasaan, etika, serta kemampuan masyarakat dalam mengontrol diri. Ia mengungkapkan dirinya telah meminta dukungan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk mendorong perubahan kurikulum pendidikan dasar agar lebih banyak memuat pendidikan adab, etika, konten lokal dan penguatan pendidikan agama. “Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” katanya. Selain pendidikan, Munafri meminta para akademisi ikut membantu pemerintah mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat maupun berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Menurutnya, sebuah program tidak cukup hanya dirancang dan dilaksanakan. Dampak serta tingkat keberhasilannya juga harus dapat diukur secara objektif dalam periode tertentu. “Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya. Karena itu, Munafri mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel bersama para guru besar dan cendekiawan menjadi mitra strategis Pemkot Makassar. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan gagasan yang solutif dan konstruktif untuk kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah. “Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya. Munafri menegaskan Pemkot Makassar terbuka terhadap kritik, masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui persoalan masyarakat sekaligus memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal. Ia pun berharap kerja sama dengan CIDeS ICMI dapat segera diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, termasuk melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Makassar. “Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkas Munafri. (*)