Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Johanis Buapi mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat kerja sama di bidang pertanahan dan tata ruang.
Johanis menilai nota kesepakatan tersebut menjadi fondasi awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sebelumnya telah dibahas pada 29 April 2026 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Menurut Johanis, meskipun BPN merupakan lembaga vertikal yang berada di bawah pemerintah pusat, aktivitas pelayanan dan wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Karena itu, koordinasi yang erat dengan Pemkot Makassar dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib, transparan, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (*)
