Makassar Masuk 10 Besar Daerah Teraktif Pendataan Perlinsos Digital Nasional

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Upaya Pemerintah Kota Makassar mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mulai menunjukkan hasil. Hanya dalam waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar naik signifikan dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting program secara nasional. Tak hanya mengalami peningkatan peringkat, Makassar juga berhasil masuk dalam jajaran 10 daerah dengan aktivitas pendataan Perlinsos Digital tertinggi di Indonesia. Kota Makassar menempati posisi ketujuh sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta jajaran pemerintah kota hingga tingkat kewilayahan untuk memperketat pengawasan terhadap Agen Perlinsos atau Agen Perisai yang bekerja di lapangan. Menurut Munafri, pengawalan tersebut penting untuk memastikan proses pendataan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya sebagai lokasi uji coba program Perlinsos Digital secara nasional. “Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Munafri, Selasa (1/9/2026). Munafri juga mendorong agar keberadaan Agen Perlinsos diperkuat hingga ke tingkat kelurahan, RT dan RW. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran maupun melakukan pemutakhiran data perlindungan sosial. Ia secara khusus meminta para camat dan lurah turun melakukan kontrol terhadap aktivitas agen di wilayah masing-masing. Pengawasan ini diperlukan agar agen yang telah dibentuk benar-benar menjalankan tugasnya mendampingi masyarakat. Selain membantu pemerintah memperoleh data sosial yang lebih akurat, skema Agen Perisai juga dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat. Pelibatan hingga tingkat RT dan RW diharapkan mampu memperluas jangkauan pendataan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat. “Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” kata Munafri. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyebut peningkatan posisi Makassar secara nasional merupakan hasil dari kerja jajaran kewilayahan yang aktif melakukan pendataan di lapangan. Ia menjelaskan, hingga 1 Agustus 2026, Makassar masih berada di peringkat 38. Namun, setelah dilakukan pertemuan dan penguatan teknis pendataan, progres Makassar meningkat hingga akhirnya berada di urutan ke-20. Dari total sasaran 465.207 Kepala Keluarga (KK), pendataan yang telah dilakukan di Makassar kini mencapai 138.237 KK atau sekitar 29,72 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Sangkarrang menjadi daerah dengan persentase pendataan tertinggi, yakni sekitar 50 persen. Posisi berikutnya ditempati Ujung Tanah dengan 40,12 persen dan Mariso sebesar 37,40 persen. Sejumlah kecamatan lainnya juga menunjukkan capaian cukup tinggi. Bontoala mencatat 31,20 persen, Kecamatan Makassar sekitar 31 persen, Tamalate sekitar 31 persen, Mamajang sekitar 29 persen, dan Tamalanrea mencapai 29,57 persen. Sementara itu, progres pendataan di Panakkukang berada pada angka 27,94 persen, Biringkanaya 27 persen, Ujung Pandang 25,78 persen, Rappocini 23,19 persen, Manggala 22 persen, serta Wajo 21,75 persen. Meski progres secara umum menunjukkan tren positif, Dinsos Makassar masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, terutama terkait keaktifan agen di lapangan. Dari 8.732 Agen Perlinsos yang telah terdata, baru sebanyak 3.467 agen yang tercatat aktif melakukan pendataan. Sebagian agen yang belum aktif berasal dari unsur RT dan RW. Data mereka masih dalam proses pengiriman ke tingkat pusat sehingga belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis (bimtek). Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsos Makassar menyiapkan bimtek susulan bagi para agen, khususnya RT dan RW. Mereka nantinya diharapkan dapat membantu menyisir warga yang belum masuk dalam pendataan. Selain persoalan pelatihan, kendala koordinasi juga masih ditemukan di sejumlah wilayah. Salah satunya dipicu persoalan pribadi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM. Hambatan lainnya muncul dari sebagian warga kelompok ekonomi menengah ke atas yang menolak menjalani asesmen karena menganggap pendataan Perlinsos Digital hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Dinsos Kota Makassar memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus diperkuat. Pemahaman mengenai pentingnya integrasi dan akurasi data dinilai menjadi kunci agar Perlinsos Digital dapat mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)