SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Mengakhiri konflik bukan berarti pekerjaan membangun perdamaian telah selesai. Pemulihan institusi, hubungan sosial, ekonomi, hingga rasa aman menjadi bagian penting agar masyarakat pascakonflik tidak kembali terjebak dalam kekerasan.
Perspektif tersebut menjadi bahasan utama dalam kuliah umum bertajuk “Peace, Peacebuilding, and Japan’s Cooperation in Peacebuilding” yang digelar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama The Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Unhas, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan ini diikuti lebih dari 80 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang, serta sivitas akademika yang memiliki perhatian terhadap isu perdamaian dan kebijakan luar negeri Jepang.
Hadir sebagai pembicara, Prof. Ako Muto, Ph.D., Specially Appointed Professor pada Master of Social Development and Administration Course, Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University, Jepang.
Perdamaian Tak Sekadar Tanpa Kekerasan
Dalam pemaparannya, Prof. Muto mengajak mahasiswa memahami perkembangan konsep perdamaian dari sisi teori hingga penerapannya dalam kerja sama internasional.
Ia mengulas pemikiran Johan Galtung tentang negative peace dan positive peace. Jika negative peace menekankan berhentinya kekerasan langsung, positive peace membutuhkan terciptanya kondisi sosial yang lebih adil.
Karena itu, membangun perdamaian berkelanjutan tidak cukup hanya dengan menghentikan perang. Dibutuhkan proses social repair untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang ditinggalkan konflik.
Prof. Muto juga membahas konsep liberal peacebuilding yang mengaitkan pembangunan ekonomi dan good governance dengan terciptanya perdamaian. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan empat pendekatan dalam An Agenda for Peace (1992), yakni diplomasi preventif, peacemaking, peacekeeping, dan post-conflict peacebuilding.
Belajar dari Peran Jepang di Mindanao
Pembahasan kemudian diarahkan pada pengalaman Jepang dalam mendukung proses perdamaian di berbagai wilayah pascakonflik. Salah satu aktor utamanya adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).
Mindanao, Filipina, menjadi salah satu contoh yang disoroti. Jepang melalui Ministry of Foreign Affairs (MOFA) dan JICA tidak hanya terlibat dalam fasilitasi proses negosiasi, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Mindanao di Filipina adalah salah satu contoh yang menarik. Di wilayah ini, Jepang melalui MOFA dan JICA turut berkontribusi dalam proses perdamaian,” ujar Prof. Muto.
Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk membangun ketahanan negara dan masyarakat (resilient state and society).
Pengalaman Jepang sendiri turut menjadi sumber pembelajaran. Tragedi Hiroshima pada 1945, misalnya, menjadi bagian dari pengalaman rekonstruksi yang kemudian dibagikan melalui berbagai program pelatihan JICA bagi negara-negara yang membutuhkan pemulihan pascakonflik.
Diskusi juga mengaitkan pengalaman Jepang dengan keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di Mindanao melalui International Monitoring Team (IMT). Tim tersebut bertugas memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), dengan Jepang turut menjadi bagian dari forum tersebut.
Peacebuilding dan Tantangan Keamanan
Interaksi antara mahasiswa dan narasumber kemudian berkembang pada isu hubungan Indonesia-Jepang yang kini semakin mencakup bidang keamanan dan pertahanan.
Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa peacebuilding memiliki keterkaitan erat dengan keamanan, pembangunan, tata kelola pemerintahan, diplomasi, hingga kepentingan strategis suatu negara.
Kegiatan dibuka oleh Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Koordinator Mata Kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang Prodi HI Unhas. Ia menilai isu perdamaian memiliki relevansi luas dengan berbagai tantangan yang dihadapi negara saat ini.
“Perdamaian bukan saja kondisi tidak ada peperangan. Perdamaian, terutama dalam perspektif Jepang, merambah ke wilayah pembenahan institusi, bahkan hingga ke penanganan bencana alam,” kata Ishaq.
Sementara itu, Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., yang mewakili CPCD Unhas, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai perdamaian dan resolusi konflik.
“Kami berharap dapat terbangun kolaborasi yang lebih intensif dan nyata antara Universitas Hasanuddin dan Rikkyo University dalam isu ini,” ujarnya.
Diskusi dimoderatori Rhin Khairina Rahmat, S.IP., M.Si., yang merupakan salah satu team teaching mata kuliah tersebut.
Kuliah umum ini menegaskan bahwa peacebuilding tidak berhenti pada upaya menghentikan perang. Lebih jauh, proses tersebut mencakup pembangunan kondisi sosial, ekonomi, institusi, dan keamanan yang mampu mencegah konflik kembali terjadi. (*/hi/rhin)
