SOLUSIMEDIA.ID,JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi dana pensiun. Program ini mendorong masyarakat agar mulai mempersiapkan kebutuhan finansial untuk masa purnabakti sejak dini.
Pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9), dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. Kegiatan serupa juga digelar di Bandung dan Semarang dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, ADPLK, dan ADPI.
Friderica mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan finansial masyarakat saat memasuki masa pensiun. Menurutnya, tantangan tidak hanya meningkatkan dana kelolaan, tetapi juga memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja mandiri dan sektor informal.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Namun, yang utama adalah kemauan dari masyarakat,” ujar Friderica.
Persiapan dana pensiun dinilai semakin penting di tengah perubahan demografi Indonesia yang mulai memasuki fase ageing population. Biaya kesehatan, kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan perawatan jangka panjang menjadi sejumlah kebutuhan yang perlu diperhitungkan masyarakat ketika memasuki usia lanjut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja, terutama karena sekitar 60 persen dari 155 juta angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengingatkan bahwa persiapan masa purnabakti sebaiknya dilakukan sejak seseorang mulai bekerja, bukan ketika mendekati masa pensiun.
Selama Bulan Dana Pensiun 2026, akan digelar lebih dari 104 kegiatan edukasi, seminar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, dan perluasan kepesertaan di berbagai daerah. OJK mengajak masyarakat menyisihkan penghasilan sejak dini dan memilih program pensiun yang legal serta sesuai kebutuhan.
Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan yang menargetkan pekerja formal dan informal, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei tersebut menjadi salah satu landasan OJK dalam menyusun program edukasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Friderica menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen. Tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.
Pada saat yang sama, replacement ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima setelah pensiun dan penghasilan sebelum pensiun, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.
Peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat. Pemerintah berperan membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara itu, industri perlu menyediakan program pensiun yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, serta berorientasi pada kepentingan peserta.
Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta ketahanan ekonomi nasional.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun untuk mempertahankan kesejahteraan setelah pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.(*)
