“BPJS Ketenagakerjaan yang kita jadi percontohan itu ada kenaikan juga. Kenaikannya bertambah orangnya untuk di perubahan ini,” kata Dakhlan.
Ia menyebut tambahan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran Rp2 miliar. Program tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkot Makassar karena sebelumnya Makassar menjadi daerah percontohan nasional dalam perlindungan pekerja rentan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi pendapatan, Pemkot Makassar melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan daerah. Dakhlan menyebut terdapat rasionalisasi pendapatan sekitar Rp120 miliar untuk menyesuaikan proyeksi dengan kemampuan realisasi hingga akhir tahun.
“Ada yang turun pendapatan. Di perubahan itu harus kita rasionalkan sesuai kemampuan teman-teman di akhir tahun. Atas asumsi itu kemudian kita turunkan pendapatan,” jelasnya.
Meski terdapat penyesuaian pendapatan, kebutuhan belanja pemerintah tetap dapat ditopang melalui pembiayaan daerah. Salah satu sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tersedia.
“Untungnya SiLPA kita agak besar, jadi itu yang menutupi,” ungkap Dakhlan.
