Berdasarkan struktur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,266 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp699,852 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp699,852 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp0. Dengan demikian, pembiayaan netto juga mencapai Rp699,852 miliar dan sepenuhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Dakhlan mengatakan pengesahan APBD Perubahan menjadi dasar bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran 2026. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal daerah.
Terkait program prioritas, ia menjelaskan sebagian program strategis Pemkot Makassar bersifat multiyears sehingga alokasi anggarannya dapat disesuaikan dengan tingkat realisasi di lapangan.
Ia mencontohkan sebuah program yang telah dialokasikan Rp140 miliar, namun dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar Rp70 miliar. Selisih anggaran tersebut nantinya akan dihitung kembali pada akhir tahun dan berpotensi menjadi SiLPA.
