APBD Perubahan Makassar 2026 Naik Jadi Rp5,26 Triliun, Anggaran Jaminan Sosial Bertambah

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menetapkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan APBD pokok yang berada di kisaran Rp5,1 triliun. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengatakan kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp160 miliar dibandingkan APBD pokok. “Di APBD Perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok. Dari Rp5,1 triliun menjadi Rp5,26 triliun,” ujar Dakhlan. Menurutnya, penambahan anggaran salah satunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, termasuk pembiayaan program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan, alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 bertambah sekitar Rp30 miliar. Sementara anggaran BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan. “BPJS Ketenagakerjaan yang kita jadi percontohan itu ada kenaikan juga. Kenaikannya bertambah orangnya untuk di perubahan ini,” kata Dakhlan. Ia menyebut tambahan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan berada di kisaran Rp2 miliar. Program tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkot Makassar karena sebelumnya Makassar menjadi daerah percontohan nasional dalam perlindungan pekerja rentan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sisi pendapatan, Pemkot Makassar melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan daerah. Dakhlan menyebut terdapat rasionalisasi pendapatan sekitar Rp120 miliar untuk menyesuaikan proyeksi dengan kemampuan realisasi hingga akhir tahun. “Ada yang turun pendapatan. Di perubahan itu harus kita rasionalkan sesuai kemampuan teman-teman di akhir tahun. Atas asumsi itu kemudian kita turunkan pendapatan,” jelasnya. Meski terdapat penyesuaian pendapatan, kebutuhan belanja pemerintah tetap dapat ditopang melalui pembiayaan daerah. Salah satu sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tersedia. “Untungnya SiLPA kita agak besar, jadi itu yang menutupi,” ungkap Dakhlan. Berdasarkan struktur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,266 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp699,852 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp699,852 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp0. Dengan demikian, pembiayaan netto juga mencapai Rp699,852 miliar dan sepenuhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran. Dakhlan mengatakan pengesahan APBD Perubahan menjadi dasar bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran 2026. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal daerah. Terkait program prioritas, ia menjelaskan sebagian program strategis Pemkot Makassar bersifat multiyears sehingga alokasi anggarannya dapat disesuaikan dengan tingkat realisasi di lapangan. Ia mencontohkan sebuah program yang telah dialokasikan Rp140 miliar, namun dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar Rp70 miliar. Selisih anggaran tersebut nantinya akan dihitung kembali pada akhir tahun dan berpotensi menjadi SiLPA. “Nanti di akhir tahun baru kita hitung. Artinya ada potensi SiLPA lagi di situ,” ujarnya. Selain itu, sejumlah program yang tidak terlaksana secara penuh hingga akhir tahun juga berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran. Dakhlan memperkirakan potensi penghematan dari sejumlah program tersebut berada di kisaran Rp50 miliar. “Sedikit sih, itu sekitar Rp50 miliar,” pungkasnya. (*)