
Sementara komponen ketiga berupa penerapan iDRG, yakni sistem pengelompokan diagnosis dan tindakan medis yang menjadi dasar pembayaran pelayanan kesehatan. Sistem ini diarahkan untuk mendukung transparansi pembiayaan sekaligus menjaga keberlanjutan sistem JKN.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut penunjukan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemkot Makassar untuk mendukung pelaksanaan uji coba reformasi JKN.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan untuk program menjadi percontohan nasional. Ini bukti program yang kita canangkan diperhatikan pusat,” kata Munafri.
Ia mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan di Makassar. Evaluasi tersebut mencakup puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah provinsi hingga rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan.
Menurut Munafri, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui kesiapan fasilitas sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki sebelum uji coba dimulai.
“Kami sudah menyampaikan, jika ada hal yang perlu ditingkatkan dan benahi, tolong disampaikan kepada kami,” ujarnya.





