
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Penguatan program pendidikan dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah menjadi fokus dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 di Kota Makassar. Kegiatan ini melibatkan Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (3/10/2026) di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Forum ini menjadi wadah untuk membahas pelaksanaan program, kebutuhan anggaran, serta upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, dr. Yulius Patandianan menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dinilai berperan dalam memastikan kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, turut memaparkan sejumlah target program pendidikan yang ingin dicapai pada 2026. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
Menurut Kurniati, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif serta mampu merespons perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
Selain pelaksanaan program, dukungan anggaran bagi sektor pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang dibahas. Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting untuk mendukung realisasi berbagai program strategis yang telah direncanakan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemerintah Kota Makassar sekaligus konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., membahas kerja sama dengan sekolah menengah pertama (SMP) swasta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi calon peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri. Pelibatan sekolah swasta diharapkan dapat menambah pilihan dan daya tampung sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dapat terakomodasi dengan lebih baik.
Kegiatan yang dimoderatori St. Nurhayati, SE, ini juga menjadi ruang diskusi antara unsur legislatif, pemerintah daerah, dan tenaga ahli untuk membahas berbagai tantangan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan di Makassar.
Pada sesi akhir, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan terkait materi yang dipaparkan. Diskusi tersebut membuka ruang pertukaran pandangan sekaligus memperdalam pembahasan mengenai kebijakan dan program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026. (*)





