SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Berakhirnya masa kontrak sekitar 6.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji, mendesak pemerintah kota segera menentukan arah kebijakan terkait kelanjutan status ribuan tenaga tersebut.
Tenri Uji menilai pemerintah perlu memberikan kejelasan kepada para PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik. Menurutnya, berakhirnya masa kontrak harus diikuti dengan informasi yang transparan mengenai kemungkinan perpanjangan maupun keputusan selanjutnya.
“Hari ini, masa kontrak 6.000 PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar berakhir,” kata Tenri Uji, dikutip dari akun media sosial DPRD Kota Makassar, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan yang dihadapi para tenaga tersebut bukan semata-mata berakhirnya kontrak, melainkan belum adanya kepastian mengenai status pekerjaan mereka. Karena itu, Tenri meminta Pemkot Makassar menjelaskan apakah kontrak akan diperpanjang atau ada kebijakan lain yang disiapkan.
