Ia juga menyoroti dampak ketidakpastian tersebut terhadap kehidupan para pekerja. Menurutnya, persoalan kontrak tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga yang bergantung pada pendapatan mereka.
“Ada ribuan keluarga yang menunggu kepastian dari kebijakan ini,” ujarnya.
Untuk itu, Tenri mendesak Wali Kota Makassar bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) segera menyelesaikan pendataan dan evaluasi terhadap seluruh PPPK Paruh Waktu. Ia meminta koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) diperkuat agar proses pengambilan keputusan tidak berlarut-larut.
“Saya mendesak Wali Kota Makassar dan jajaran BKPSDMD: percepat rekapitulasi, hentikan pola lempar tanggung jawab antar-SKPD, dan sampaikan hasil serta arah kebijakannya secara transparan,” desaknya.
Tenri menilai keterbukaan informasi penting agar para tenaga yang terdampak dapat mengetahui status dan rencana pemerintah secara jelas. Ia berharap Pemkot Makassar segera menyampaikan keputusan yang dapat menjadi pegangan bagi para PPPK Paruh Waktu maupun keluarga mereka.
