SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempercepat realisasi program prioritas rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah. Instansi tersebut diberi tenggat hingga November 2026 untuk menunjukkan perkembangan signifikan, menyusul rendahnya penyerapan anggaran hingga Triwulan III.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, mengungkapkan Disperkim menjadi salah satu dari empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan realisasi anggaran terendah. Padahal, instansi tersebut mengelola anggaran sekitar Rp63,8 miliar, termasuk dana insentif prestasi sebesar Rp4 miliar.
Dari total anggaran itu, sekitar Rp20 miliar dialokasikan untuk program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar.
“Poin utamanya ada di program bedah rumah ini. Saya minta segera direalisasikan. Waktunya memang sampai Desember, tetapi saya minta perkembangan signifikan sudah terlihat pada November mendatang,” tegas Andi Zulkifly dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Triwulan III di Kantor Bappeda Kota Makassar, Senin (12/10/2026).
