Catatan itu berkaitan dengan koordinasi dan penyelarasan antarpihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir, termasuk Dinas Perhubungan, bagian hukum pemerintah daerah, dan PD Parkir.
Setelah melalui koordinasi internal, pihak-pihak terkait dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai arah regulasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Bapemperda untuk menyepakati kelanjutan pembahasan ke tingkat Pansus.
“Nah, alhamdulillah mereka sudah sinkron, sudah satu bahasa, satu visi, dan satu tujuan sehingga tadi ini kita sudah sepakat di Bapemperda untuk ditingkatkan di pembahasan lebih lanjut di tingkat Pansus,” ujarnya.
Basdir berharap proses harmonisasi selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala yang menghambat pembahasan. Menurutnya, Ranperda ini perlu mengatur berbagai aspek perparkiran, termasuk ketertiban jukir, keterlibatan pihak ketiga, serta upaya mencegah kebocoran pengelolaan.
“Banyak kasus viral, belum lagi tingkat kebocoran di pengelolaan parkir, belum lagi mengatur bagaimana pihak ketiga parkir dan lain sebagainya. Mengatur jukir-jukir yang tidak tertib,” tuturnya.
