
Ia menilai pekerja dengan risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Melalui regulasi tersebut, penyelenggaraan program perlindungan akan mencakup sejumlah skema, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Hingga saat ini, Pemkot Makassar telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 81 ribu pekerja rentan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 ribu pekerja rentan menjadi penerima manfaat JHT melalui program Makassar Berjasa.
Munafri menegaskan, pembentukan Perda diharapkan menjadikan perlindungan pekerja sebagai tanggung jawab pemerintah yang berkelanjutan, bukan sekadar program bantuan yang pelaksanaannya bergantung pada kebijakan tertentu.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, memaparkan hasil pembahasan dan pencermatan terhadap substansi Ranperda.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut penyusunan regulasi ini merupakan bentuk komitmen konstitusional sekaligus tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA.





