
Fahrizal menjelaskan, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sasaran kepesertaan juga dirancang lebih luas, meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, tenaga kerja konstruksi, pekerja migran Indonesia, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perhatian khusus turut diberikan kepada pekerja sosial keagamaan yang menjalankan pelayanan di tengah masyarakat. Kelompok ini mencakup imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, hingga biksu.
Menurut Fahrizal, keberadaan Perda akan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan program perlindungan pekerja. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun perubahan alokasi anggaran setiap tahun.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan swasta, Ranperda juga mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan perizinan berusaha di Kota Makassar.





