
Ketentuan serupa berlaku bagi sektor konstruksi. Penyedia jasa diwajibkan mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKK dan JKM sebagai bagian dari pemenuhan dokumen proyek.
Adapun bantuan iuran dari pemerintah daerah akan diarahkan kepada pekerja rentan yang memenuhi sejumlah persyaratan. Calon penerima harus berusia 17 hingga 65 tahun, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan melalui KTP elektronik, masih aktif bekerja, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.
Penentuan penerima manfaat juga mempertimbangkan tingkat kerentanan, dengan memprioritaskan aspek gender, usia, dan kondisi disabilitas.
Fahrizal menilai skema tersebut penting untuk mencegah pekerja rentan dan keluarganya terjerumus ke dalam kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan program, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota Makassar.
Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sekaligus menyusun kebutuhan penganggaran untuk tahun berikutnya.





