SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah membahas dinamika dan polemik terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons DPR terhadap keresahan masyarakat akibat kebijakan pemutakhiran data yang menyebabkan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan bagi jutaan warga Indonesia dinonaktifkan, sehingga mengganggu akses layanan kesehatan mereka.
Pertemuan dihadiri oleh sejumlah pimpinan DPR, pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI, serta perwakilan pemerintah antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Menkes), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR menyampaikan bahwa DPR memanggil pihak terkait untuk mendiskusikan permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggapan langsung atas keluhan publik yang muncul di masyarakat.
