SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah guna membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Rabu (8/4/2026), turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta jajaran.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa agenda rapat mencakup evaluasi kesiapan serta berbagai isu aktual yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan haji tahun depan.
“Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Haji dengan agenda persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta isu-isu aktual,” ucap Wachid.
Ia juga menyoroti situasi global, khususnya kondisi keamanan di Timur Tengah, yang dinilai dapat berdampak pada biaya penyelenggaraan haji.
“Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini masih belum membaik dan yang perlu dicermati dampaknya secara khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi,” tuturnya.
