Selain itu, Ari menyoroti ketimpangan jumlah sekolah antara tingkat SD dan SMP di Kota Makassar.
Tercatat ada 153 SD, namun hanya sekitar 32 SMP negeri. Hal ini menyebabkan banyak lulusan SD yang tidak dapat terserap baik ke SMP negeri.
“Pemerintah Kota Makassar harus mencari solusi, apakah itu dengan menambah jumlah SMP negeri atau bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata,” jelasnya.
Ari juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di sekitar Kota Makassar berperan dalam mendukung pendidikan dengan memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta.
“Perusahaan besar bisa menjadi bapak asuh bagi sejumlah siswa, terutama di tingkat SMP, dengan dana CSR yang lebih terarah,” harapnya.
Selain masalah ketimpangan jumlah sekolah, Ari juga mengungkapkan adanya sekitar 1.300 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik akibat kesulitan dalam proses PPDB.
Ia mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan yang berhasil menemukan solusi dengan membuka ruang kelas tambahan dan memfasilitasi pembelajaran secara online, meski hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan.
