Bagi Hasil Pajak Rp138,20 miliar (135,94%), Bagi Hasil Bukan Pajak Rp7,35 miliar (171,62%), Dana Alokasi Umum Rp1,63 triliun (100,99%), Dana Alokasi Khusus Rp496,65 miliar (95,85%), Transfer Pemerintah Provinsi Rp287,33 miliar (52,97%).
“Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp34,06 miliar lebih, termasuk hibah sanitasi dan dana kapitasi JKN,” tururnya dalam laporan pertanggungjawaban Pemkot Makassar.
Munafri menuturkan bahwa secara kumulatif, pendapatan daerah mengalami peningkatan nominal dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan sinergitas eksekutif dan legislatif.
Meski begitu, ia mengingatkan masih banyak tantangan dalam optimalisasi pendapatan ke depan.
“Saya berharap kerja keras, upaya, dan sinergi yang telah dibangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” harap Munafri.
Ia juga secara khusus meminta SKPD pengelola pendapatan lebih fokus, kreatif, dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.
Realisasi Belanja Daerah 2024. Terkait belanja daerah, Wali Kota memaparkan. Total belanja daerah dianggarkan Rp5,29 triliun lebih, terealisasi Rp4,26 triliun lebih atau 80,67%.
