“Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tanpa ego sektoral. Intinya kita kolaboratif fengan Pemkot,” lanjutanya. ujarnya.
Adri menekankan, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama dalam penyelamatan aset daerah. Ia menilai, seringkali permasalahan timbul karena miskomunikasi atau keterbatasan pemahaman dokumen.
“Belum tentu yang disampaikan di surat bisa langsung kita pahami. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun, supaya kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik,” jelasnya.
Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penyerobotan aset pemerintah, mulai dari lahan kosong hingga gedung dan bangunan yang sah milik daerah.
Berbagai modus pun dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, mulai dari menempatkan orang untuk menduduki tanah hingga nekat memasang plang tanda kepemilikan.
Kondisi ini membuat Pemkot Makassar dan ATR/BPN untuk memperkuat inventarisasi sekaligus memastikan pengamanan aset demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib.
Tak hanya soal administrasi, BPN juga berkomitmen memberikan kepastian hukum, termasuk kemungkinan menindaklanjuti aspek pidana jika ada penyerobotan oleh pihak ketiga.
