Saat pandemi, Pemprov DIY disebut berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“DIY bisa bertahan karena punya sistem yang efisien dan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat bawah. Inilah yang kita harapkan terjadi di daerah lain,”ujar Tito.
Ia mendorong seluruh kepala daerah untuk belajar dari pengalaman tersebut, dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Menurutnya, ketahanan fiskal daerah bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi juga sejauh mana daerah mampu menciptakan nilai ekonomi dari potensi lokal.
Tito juga mengingatkan agar langkah efisiensi anggaran tidak disalahartikan sebagai penghematan buta yang justru menghambat pelayanan publik. Efisiensi, kata dia, berarti mengefektifkan belanja daerah agar tepat sasaran dan memiliki manfaat luas.
“Efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,”ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju tata kelola anggaran yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan begitu, keseimbangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal dapat terjaga dengan baik.
