“Yang pasti, sosialisasi harus dilakukan secara masif. Harapan kita, masyarakat siap memahami dan menjalankan aturan,” jelasnya.
Akademisi Unhas itu, kemudian menyinggung persoalan yang kerap muncul saat pemilihan RT/RW. Ia mencontohkan pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya berhasil karena sejak awal telah menyiapkan alokasi anggaran yang kuat dan didistribusikan langsung ke setiap RT/RW untuk membentuk panitia pemilihan.
Menurutnya, keberhasilan itu juga ditopang oleh proses sosialisasi panjang di tingkat kelurahan yang dihadiri RT/RW serta tokoh masyarakat.
Dengan demikian, ketika hari pelaksanaan tiba, masyarakat sudah siap dan pemilihan berlangsung lancar tanpa insiden yang berarti.
“Setiap pesta demokrasi pasti membutuhkan ongkos, selain kesiapan, masyarakat yang terlibat. Tantangannya tidak sesederhana,” tambahnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman panjang terkait pelaksanaan pemilihan RT/RW di Jakarta. Ketika menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Indonesia.
Saat itu, mengamati langsung pemilihan RT/RW pertama kali yang digelar di Jakarta, Ia bahkan terlibat sebagai panitia pemilihan, dan pada periode berikutnya, atas dorongan warga, ikut menjadi kontestan dan terpilih sebagai Ketua RT.
