Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.
“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.
Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.
Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.
“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.
