“Misalnya ada usulan perbaikan pustu atau fasilitas kesehatan di kelurahan, itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Dinas Kesehatan turun mengecek, apakah perlu dibenahi, lalu menyusun indikator penganggarannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Andi Zulkifly menyoroti lemahnya sinergi lintas sektor yang selama ini masih terjadi, salah satunya akibat ketidaktepatan pejabat yang mewakili OPD dalam forum-forum strategis.
“Kalau yang hadir bukan pejabat yang memahami perencanaan, maka informasi akan terputus. Akibatnya, perencanaan menjadi parsial, tidak paralel, dan tidak terpadu,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pimpinan OPD atau minimal pejabat yang membidangi perencanaan dan keuangan agar arah pembangunan tetap linear dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RPJPD, dan RKPD.
Andi Zulkifly juga mengingatkan Dinas Kesehatan memiliki indikator kinerja utama yang harus dicapai, seperti penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan angka harapan hidup, serta cakupan layanan kesehatan.
“Target-target ini sudah ada dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Sekarang tugas kita adalah bagaimana menyusun program dan inovasi agar target itu tercapai. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri,” tegasnya.
