MakassarNews

Sekda Kota Makassar: Forum Perangkat Daerah Pendidikan Bukan Sekadar Seremonial

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan Kota Makassar tahun 2027. Ia menekankan forum tersebut tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul, menyampaikan masukan, dan memberikan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027,” ujar Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Novotel, Kamis (5/2).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, telah dimulai jauh sebelum tahun pelaksanaan.

BACA JUGA  Sekda Zulkifly Sambut Evaluator KemenpanRB, Bahas Evaluasi AKIP 2025

Penyusunan program kerja tahun 2027 bahkan telah diawali sejak 2025 melalui tahapan perencanaan yang sistematis.

“Proses perencanaan program dan anggaran itu tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah melaksanakan orientasi tahapan perencanaan untuk penyusunan rencana kerja 2027,” jelasnya.

Ia menguraikan, tahapan tersebut dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah.

Seluruh usulan masyarakat dan hasil reses anggota DPRD kemudian diramu dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah.

“Forum ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah seluruh usulan dari bawah, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan,” katanya.

BACA JUGA  Hadapi Potensi Bencana, Pemkot Makassar Siapkan Status Siaga Darurat

Zul—sapaan akrab Andi Zulkifly—menekankan pentingnya pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan agar usulan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai kewenangan pemerintah kota.

“Tidak semua usulan bisa langsung diterima. Harus diverifikasi, apakah sesuai dengan program prioritas wali kota, apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, atau justru kewenangan provinsi dan pusat,” tegasnya.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan rencana kerja Dinas Pendidikan yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Makassar di bidang pendidikan,” pungkasnya.

(*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button