Menurut Nanin, pendekatan yang dilakukan tidak pernah mengedepankan tindakan pemaksaan. Sebaliknya, pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi serta mencarikan solusi terbaik bagi para pedagang.
“Kami memulai proses ini melalui tahapan yang cukup panjang. Sosialisasi dilakukan beberapa kali, disertai edukasi dan komunikasi yang intensif agar para pedagang memahami aturan sekaligus solusi yang ditawarkan pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai keberhasilan pembongkaran mandiri tersebut menjadi bukti bahwa penataan kota dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif tanpa harus menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Pemerintah hadir bukan untuk memaksa, tetapi memberikan pemahaman dan solusi. Alhamdulillah hasilnya tidak ada gejolak, para pedagang langsung membongkar lapaknya secara sukarela,” katanya.
Data Kecamatan Ujung Pandang mencatat terdapat 19 lapak penjual kelapa yang menempati kawasan pedestrian di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan dekat Kantor RRI. Seluruh pemilik lapak telah menyatakan kesediaannya mengikuti proses relokasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Makassar.
