“Selain itu, sistem tersebut mampu menekan potensi pelanggaran tata ruang yang selama ini masih terjadi di berbagai kawasan,” ujarnya.
Fuad mengungkapkan salah satu persoalan yang masih sering ditemukan ialah ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan kawasan dalam RTRW. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran, melainkan menjadi indikasi yang perlu dikaji lebih lanjut.
“RTRW masih berupa rencana tata ruang sehingga setiap perubahan fungsi harus melalui mekanisme yang sesuai. Sistem Railing Besi akan mendeteksi indikasi tersebut sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi lebih awal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan bukan semata-mata penindakan berupa pembongkaran bangunan. Distaru tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur mekanisme insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, sehingga penyelesaian pelanggaran lebih mengedepankan pembinaan dan penyesuaian.
“Konsep Railing Besi bukan semata-mata membongkar bangunan, pendekatannya adalah penataan dan pembinaan. Karena itu kami menyebutnya bertangan besi tetapi berhati kapas, tegas dalam aturan namun tetap mengedepankan solusi agar masyarakat dapat menyesuaikan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
