Untuk mendukung pengawasan, Distaru juga membentuk Relawan Tata Ruang yang akan menjadi mitra pemerintah di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah tenaga pengawas yang dimiliki saat ini hanya sekitar 53 orang, sementara wilayah yang harus diawasi mencakup 153 kelurahan dengan sekitar 347 ribu bangunan.
“Kami tidak mungkin mengawasi seluruh wilayah secara maksimal hanya dengan jumlah pengawas yang ada,” kata Fuad.
Selain memperkuat sumber daya manusia, Distaru mengembangkan sistem WebGIS yang menyajikan data spasial tata ruang secara digital. Melalui platform ini, masyarakat maupun pemerintah dapat mengakses informasi tata ruang, memantau pemanfaatan lahan, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran secara cepat dan interaktif.
Ke depan, layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan diintegrasikan ke dalam WebGIS sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan seluruh pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang.
“Dengan integrasi tersebut, proses pelayanan PBG diharapkan semakin transparan, terukur, dan seluruh pembangunan dapat dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,” ungkapnya.
