Alihdayakan Pemulung ke TPS3R, Langkah Pemkot Makassar Tuai Apresiasi Akademisi Unhas

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 untuk membatasi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa hanya berupa sampah residu mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Pengamat pemerintahan dan politik sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi tata kelola persampahan sekaligus mengurangi beban TPA. “Sebagai akademisi, saya melihat setidaknya niat Pemerintah Kota sudah sangat baik, yakni bagaimana mengurangi beban sampah perkotaan,” kata Endang, Rabu (29/7/2026). Menurut mantan Komisioner KPU Kota Makassar itu, kebijakan yang hanya menerima sampah residu menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Makassar mulai mengubah paradigma pengelolaan sampah, dari sistem yang selama ini berorientasi pada pembuangan akhir menuju pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber. Ia menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas kapasitas TPA. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat agar sampah yang masih memiliki nilai guna tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Karena itu, kebijakan pembatasan sampah ke TPA Tamangapa dinilai menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pemilahan sampah dari rumah. Endang meyakini kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. “Kebijakan ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah kota ingin mengurangi beban TPA sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah,” ujarnya. “Dampaknya bukan hanya lingkungan menjadi lebih bersih, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran dan membuka peluang ekonomi baru,” tambahnya. Meski mengapresiasi langkah tersebut, Endang mengingatkan agar kebijakan itu tidak berhenti sebatas regulasi. Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat serta dukungan sistem pengelolaan sampah hingga tingkat lingkungan. Ia menilai pemerintah perlu memastikan tiga aspek utama, yakni sosialisasi yang masif, ketersediaan fasilitas pendukung, dan kolaborasi multipihak. “Saya kira agar berhasil, kebijakan ini harus dijalankan dengan sosialisasi yang masif, fasilitas pendukung yang memadai, serta kolaborasi multipihak sehingga menjadi gerakan bersama, bukan sekadar aturan dari atas,” katanya. Endang juga menyoroti pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk armada pengangkut serta fasilitas pemilahan sampah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah sampah jika belum tersedia sistem yang mampu mengelola sampah sesuai jenisnya. Pemerintah perlu memastikan tersedianya tempat sampah untuk organik, anorganik, dan residu, sekaligus menjamin mekanisme pengangkutan tidak mencampurkan kembali sampah yang telah dipilah. “Saat ini masyarakat masih belum memiliki fasilitas tempat sampah untuk memilah sampah. Saya kira Pemkot harus memikirkan kendala tersebut,” ujarnya. “Karena itu, menurut saya, pemerintah perlu membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi,” tambah dosen Unhas tersebut. Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan pemilahan sampah akan mengurangi mata pencaharian pemulung, Endang justru berpandangan sebaliknya. Ia menilai pemilahan sampah dari sumber dapat membuka ruang ekonomi baru bagi para pelaku sektor informal persampahan melalui sistem yang lebih tertata dan bernilai tambah. “Anggapan bahwa pemilahan sampah dari rumah akan menghilangkan mata pencaharian pemulung memang sering muncul. Tetapi sebenarnya kebijakan ini justru membuka peluang ekonomi baru,” tegasnya. Menurut Endang, keberadaan Bank Sampah maupun Bank Sampah Unit (BSU) menjadi instrumen penting agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tidak langsung berakhir di TPA. Dalam sistem tersebut, pemulung tetap memiliki ruang untuk berperan, namun dengan pola yang lebih terorganisasi, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan hingga distribusi material yang masih memiliki nilai jual. “Pemulung dan warga yang selama ini bergantung pada sampah tetap bisa berperan, hanya saja perannya bergeser dari sekadar mengumpulkan ke arah yang lebih terorganisir dan bernilai tambah,” katanya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup yang menyiapkan skema pemberdayaan bagi para pemulung TPA Tamangapa dengan mengarahkan mereka terlibat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang akan dikembangkan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kebijakan pemilahan sampah tidak semestinya dipandang hanya sebagai kebijakan lingkungan, melainkan sebagai pintu masuk membangun ekonomi sirkular di Kota Makassar. Dalam konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, maupun pengolahan menjadi produk bernilai ekonomi. “Jadi, kebijakan pemilahan bukanlah ancaman, melainkan transformasi dari pola lama yang eksploitatif menjadi sistem baru yang lebih berkelanjutan, memberi nilai ekonomis, dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi sirkular,” jelasnya. Meski demikian, Endang kembali mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan pemerintah menyediakan fasilitas pendukung, memperkuat bank sampah dan BSU, memastikan sistem pengangkutan berjalan sesuai mekanisme, serta melakukan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, akademisi, pengelola bank sampah, hingga para pemulung. “Pada akhirnya, kebijakan ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah membuat sistem dan menyediakan fasilitas, sementara masyarakat menjalankan pemilahan dari sumber,” tuturnya. Endang berharap momentum pemberlakuan kebijakan pada 1 Agustus 2026 menjadi awal transformasi tata kelola persampahan di Makassar, dari pola lama “kumpul-angkut-buang” menuju sistem yang menitikberatkan pada pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari sumber. “Dengan kebijakan yang didukung fasilitas memadai, manfaat pengelolaan sampah akan semakin nyata dan menjadi fondasi pengelolaan persampahan perkotaan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Alihdayakan Pemulung ke TPS3R, Langkah Pemkot Makassar Tuai Apresiasi Akademisi Unhas

Leave a Reply Cancel reply

Kesadaran Warga Jadi Kekuatan, Penertiban PKL di Makassar Berlangsung Tertib

Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Jadwal Layanan JNE dan Pos Indonesia

Pemkot Makassar Tata PK5 di Sekitar GOR Sudiang SecaraHumanis dan Solutif

FIN EXPO 2025: Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Ketua TP PKK Kota Makassar Ungkap Peran UMKM Gerakkan Ekonomi di Pagelaran F8 Sangat Besar

BAPPEDA Makassar Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024

Related Articles

Appi Dorong Pendidikan Makassar Adaptif terhadap AI, Karakter Siswa Tetap Jadi Prioritas

OJK Perkuat Literasi Keuangan Nelayan Jeneponto melalui Sinergi EKI dan KNMP

OJK Edukasi Pelajar, UMKM, dan Perempuan di Pasangkayu soal Literasi Keuangan

Unhas dan Busan Indonesia Center Perluas Kolaborasi Pendidikan dan Riset dengan Korea Selatan