Munafri Bawa Makassar Raih Penghargaan Nasional, Inovasi Digital Jadi Sorotan

SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meraih Pemimpin Daerah Award 2026 untuk kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital. Munafri menjadi satu-satunya kepala daerah asal Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan dalam ajang tersebut. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman dalam malam penganugerahan di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam. Munafri menyebut penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja jajaran Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. “Penghargaan ini adalah kinerja keras jajaran SKPD untuk pelayanan publik memudahkan masyarakat,” kata Munafri seusai menerima penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut tidak semata-mata menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga menjadi pengakuan atas berbagai upaya Pemkot Makassar membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Salah satu inovasi yang menjadi bagian dari transformasi tersebut adalah Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+). Platform ini dikembangkan untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan sekaligus mengintegrasikan layanan digital yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem. Munafri menegaskan, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada sekadar membuat aplikasi. Teknologi harus memberikan manfaat nyata, mempercepat pelayanan, dan mengurangi tahapan birokrasi yang tidak diperlukan. “Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik semakin inklusif dan responsif,” tuturnya. Integrasikan 358 Aplikasi Salah satu tantangan yang dihadapi Pemkot Makassar dalam transformasi digital adalah banyaknya aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan. Banyaknya platform tersebut dinilai dapat membuat masyarakat harus berhadapan dengan sistem yang berbeda-beda ketika mengakses layanan publik. Karena itu, Pemkot Makassar mendorong penyederhanaan dan integrasi layanan digital agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan melalui sistem yang lebih mudah dan terhubung. “Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat,” jelas Munafri. Namun, menurutnya, keberhasilan transformasi digital juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Warga perlu mengetahui sekaligus memanfaatkan berbagai inovasi yang telah disiapkan pemerintah. Munafri menyebut partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi program pemerintah cukup tinggi. Kalangan pelaku UMKM juga dinilai aktif mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang digelar Pemkot Makassar. “Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan,” terangnya. Ia berharap keterlibatan tersebut terus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut berperan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. “Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar,” ujarnya. Pemkot Diminta Tak Tutup Diri dari Aduan Warga Munafri juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kritik, masukan, harapan, hingga aduan warga harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. “Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya. Ia menambahkan, berbagai persoalan yang disampaikan warga harus dapat direspons secara baik agar pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. “Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik,” sambung Munafri. Munafri menilai Pemimpin Daerah Award 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat inovasi pemerintahan dan pelayanan publik di Makassar. “Penghargaan ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya. Dalam malam penganugerahan tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol Ari Pahlawan Sofyan. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam ajang tersebut, di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto. Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan pengembangan inovasi pemerintahan, memperkuat pelayanan publik berbasis digital, serta memastikan teknologi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. (*)