Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim.
Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu strategi utama yang disiapkan Pemkot Makassar adalah memperluas sistem pengawasan melalui kamera Closed-Circuit Television (CCTV). Jaringan kamera tersebut ditargetkan dapat menjangkau berbagai wilayah, termasuk kawasan permukiman hingga tingkat lorong.
Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 8.000 titik kamera pengawas yang nantinya terhubung melalui jaringan fiber optik menuju pusat kendali atau war room.
Pengembangan infrastruktur pengawasan digital ini juga telah dilakukan secara bertahap. Pada 2024, Pemkot Makassar memasang 230 unit CCTV di 202 titik. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 240 unit pada 212 titik pemantauan pada 2025.
Meski demikian, Munafri mengatakan proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih terus dibenahi. Sejumlah koneksi jaringan masih dalam tahap penyelesaian dan pemeliharaan teknis agar seluruh sistem dapat berfungsi secara maksimal.
