MakassarNews

JMSI Sulsel Soroti Kelangkaan BBM dan LPG, Sebut Beban Ekonomi Warga Makin Berat

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (Kg) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU dinilai tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu pergerakan ekonomi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulsel). Ketua Pengda JMSI Sulsel, Ilham Husen, menilai persoalan ketersediaan BBM dan LPG saat ini menjadi salah satu kondisi paling berat yang dirasakan masyarakat.

“Sepanjang Indonesia merdeka, ini paling parah, mobil antre di mana-mana dengan antrean panjang,” kata Ilham dalam keterangannya di Makassar, Rabu (8/9/2026).

Menurut Ilham, antrean panjang membuat masyarakat harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari SPBU yang masih memiliki stok BBM. Situasi tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan menambah pengeluaran warga.

“Kondisi ini mengganggu aktivitas ekonomi, memicu pemborosan waktu, dan meningkatkan beban biaya hidup. Kita dipaksa keliling mencari SPBU yang masih memiliki stok,” tegasnya.

Ia menyebut persoalan kelangkaan BBM dan LPG menjadi semakin berat karena terjadi ketika kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan. Belum lagi gangguan pasokan listrik yang turut dirasakan di sejumlah wilayah.

“Ekonomi masyarakat lesu, kini makin diperparah dengan antrean BBM, LPG dan ditambah mati lampu,” pungkasnya.

BACA JUGA  JMSI Sidrap Resmi Dilantik, Perkuat Peran Media Siber di Era Digital

Ilham berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan BBM dan LPG. Menurutnya, ketersediaan energi yang normal diperlukan agar masyarakat tidak terus dibebani antrean panjang maupun kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan telah melakukan langkah percepatan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 Kg di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian, termasuk wilayah penyangga seperti Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Pertamina memajukan jadwal penyaluran sekaligus menambah distribusi melalui mekanisme extra dropping hingga 130 persen dari penyaluran normal.

Penambahan pasokan tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan LPG 3 Kg di tingkat pangkalan, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan.

Pertamina menyebut peningkatan konsumsi LPG 3 Kg turut dipengaruhi aktivitas sektor pertanian di sejumlah daerah, termasuk Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Aktivitas masyarakat menjelang dan saat momentum Maulid Nabi juga disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan percepatan distribusi dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan LPG 3 Kg di lapangan.

“Kami melakukan percepatan penyaluran dan extra dropping hingga 130 persen untuk memperkuat pasokan LPG 3 Kg di wilayah yang membutuhkan. Jadwal penyaluran juga kami majukan agar LPG dapat lebih cepat diterima masyarakat melalui pangkalan,” ujar Lilik.

BACA JUGA  Ferry Juliantono:Kemenkop Ubah Strategi Komunikasi,Lebih Merangkul Kelompok Milenial dan Gen Z

Selain menambah volume, Pertamina juga memajukan jadwal distribusi yang sebelumnya baru direncanakan dilakukan pada waktu berikutnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Pertamina juga kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar menggunakan LPG 3 Kg sesuai dengan peruntukannya. Terdapat delapan sektor usaha yang dilarang menggunakan LPG bersubsidi tersebut, yakni usaha batik, peternakan, tani tembakau, jasa las, restoran, perhotelan, binatu, serta usaha tani tanaman pangan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

Pelaku usaha yang termasuk dalam kategori tersebut diarahkan beralih menggunakan LPG nonsubsidi sesuai kebutuhan, salah satunya Bright Gas.

“Kami mengajak pelaku usaha yang masuk dalam sektor yang dilarang menggunakan LPG 3 Kg untuk beralih ke LPG non-subsidi seperti Bright Gas. Pemerintah daerah dan APH juga memiliki peran penting dalam menertibkan penggunaan LPG 3 Kg agar penyalurannya semakin tepat sasaran,” jelas Lilik.

Dengan percepatan distribusi dan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap ketersediaan LPG 3 Kg di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan dapat segera diperkuat.

Sementara itu, masyarakat masih menantikan kondisi pasokan BBM dan LPG kembali normal agar antrean dapat berkurang dan aktivitas sehari-hari maupun roda perekonomian tidak semakin terganggu. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button