Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi BBM, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.
Ia menegaskan, kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati. (*)
