Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar Minta APBD Perubahan 2026 Prioritaskan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar mendorong pemerintah kota memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penguatan UMKM, pemerataan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur permukiman menjadi tiga sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Aspirasi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Pada sektor ekonomi, Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar memperkuat dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan itu diharapkan tidak sebatas program, tetapi juga menjawab kebutuhan pelaku usaha, terutama dalam hal akses permodalan dan peningkatan keterampilan menghadapi perkembangan ekonomi digital. “Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris, yang juga menjabat Wakil Bendahara PDIP Sulsel. Menurut Fraksi PDIP, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain ekonomi, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu. Pemerintah kota didorong memastikan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Fraksi PDIP juga mengusulkan penguatan pendidikan berbasis keterampilan melalui pelatihan vokasi. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik turut menjadi perhatian fraksi. Menurut PDIP, kualitas pendidikan perlu didukung dengan perhatian terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. “Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Andi. Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDIP mengingatkan agar pembangunan di Kota Makassar tidak hanya terpusat di kawasan tertentu. Pemerintah kota diminta memperluas pemerataan pembangunan, terutama di permukiman padat penduduk dan wilayah yang masih membutuhkan akses terhadap infrastruktur dasar. Sejumlah kebutuhan yang menjadi sorotan meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan pembenahan drainase untuk mengantisipasi banjir, peningkatan sanitasi, hingga penyediaan akses air bersih. Infrastruktur tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Fraksi PDIP berharap alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 disusun berdasarkan kebutuhan riil warga. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Kota Makassar. Selain ketiga sektor tersebut, Fraksi PDIP turut mendorong penyediaan ruang kreatif publik yang inklusif. Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif sekaligus menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Melalui berbagai usulan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penggunaan anggaran perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Kota Makassar. (*)