Untuk memastikan anggaran berjalan efektif, Pemkot Makassar akan memperketat monitoring terhadap realisasi Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa. Pengawasan mencakup kesiapan dokumen, proses pengadaan, realisasi fisik, hingga penyerapan keuangan.
Munafri juga mendorong tender dini untuk sejumlah proyek yang telah siap dari sisi perencanaan. Langkah tersebut diharapkan memungkinkan program strategis tahun anggaran 2027 dapat mulai dikerjakan sejak awal tahun.
Sementara itu, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap dipertahankan sekitar Rp15 miliar, sama seperti APBD pokok 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk menghadapi kebutuhan penanganan bencana, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Munafri menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas pelayanan publik. Efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan kesiapan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat dikawal secara bersama sehingga setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas dan program yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal. (*)
