Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan anak tidak sekolah (ATS), penurunan angka stunting, hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan perlindungan sosial.
Ia juga mendorong penguatan gerakan sosial peduli lingkungan di tingkat masyarakat untuk mendukung ketepatan pendataan serta pelaksanaan program perlindungan sosial nasional.
Pemkot Makassar menargetkan capaian pendataan mencapai 60 persen pada akhir 2026. Target tersebut membutuhkan sinergi antara OPD dan jajaran kewilayahan, terutama dalam mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi di lapangan.
“Pemerintah kota berharap sinergi antara SKPD dan jajaran kewilayahan dapat mendorong capaian target pendataan hingga 60 persen pada akhir tahun, sekaligus menjadikan Kota Makassar sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan data tunggal sosial ekonomi,” pungkasnya. (*)
