SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri peluncuran program Aksi Stop Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang berlangsung secara hibrida di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat penurunan angka stunting melalui pendampingan keluarga di 3.060 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 3.060 kader Tim Penggerak PKK tingkat desa dan kelurahan diterjunkan untuk memberikan edukasi serta pendampingan kepada keluarga. Fokus pendampingan mencakup penerapan pola asuh yang tepat, pemenuhan kebutuhan gizi anak, hingga pemantauan tumbuh kembang sejak dini.
Melinda Aksa mengatakan, keterlibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan stunting menjangkau masyarakat secara langsung.
Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam membangun kebiasaan hidup sehat, memperhatikan asupan gizi, serta memantau perkembangan anak sejak usia dini.
Ia menegaskan, pencegahan stunting perlu dimulai dari lingkungan keluarga dengan dukungan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menjelaskan bahwa Aksi Stop Stunting 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan sejak 2025.
Ia mengingatkan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024. Penurunan sebesar 4,1 poin persentase tersebut mengantarkan Sulawesi Selatan meraih predikat sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.
Dukungan pemerintah pusat turut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, yang hadir secara virtual. Ia menekankan pentingnya intervensi gizi sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Upaya tersebut meliputi pemeriksaan kehamilan secara rutin, penanganan anemia pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, serta penyediaan makanan pendamping ASI (MPASI) dengan kandungan gizi yang sesuai kebutuhan anak.
Untuk menunjang pelaksanaan program, Pemprov Sulsel juga menyiapkan sejumlah bantuan intervensi gizi berupa multivitamin, susu bagi ibu hamil, serta Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting.
Selain itu, Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan bantuan Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) sebanyak 184.350 saset yang diperuntukkan bagi 1.229 anak dengan kondisi gizi buruk di Sulawesi Selatan.
Melalui program Aksi Stop Stunting 2026, keterlibatan TP PKK Kota Makassar diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah dalam menjalankan pendampingan keluarga.
Melinda Aksa juga mendorong agar upaya tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak di Kota Makassar berjalan secara optimal. (*)
