SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui evaluasi dan pengawasan terhadap sejumlah sektor penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Penguatan pengawasan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan melalui pendalaman dan uji petik terhadap aspek administrasi, termasuk pencocokan dokumen untuk mengidentifikasi potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam proses evaluasi, KPK memberikan perhatian terhadap empat sektor, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).
