Sementara pada dimensi eksternal, Pemkot Makassar berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan adil, serta memastikan tidak adanya praktik pungutan liar.
Terkait sejumlah anomali yang ditemukan dalam evaluasi tata kelola pemerintahan, Munafri memastikan seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit secara lebih mendalam.
Ia juga meminta Inspektorat berperan aktif mengawal proses pemeriksaan agar setiap temuan dapat dijelaskan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan OPD hingga unsur legislatif, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar. Penandatanganan disaksikan langsung oleh perwakilan KPK RI dan Kemendagri.
Sementara itu, Boyke Martz Siagian mengapresiasi kolaborasi antara Kemendagri, KPK, Wali Kota, DPRD, Sekretaris Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
