Selain sektor kesehatan, Komisi D DPRD Makassar juga memberikan perhatian terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Program tersebut menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti buruh harian lepas dan kelompok pekerja lainnya yang memiliki risiko kecelakaan kerja, tetapi belum mendapatkan perlindungan memadai.
Ari menjelaskan, melalui kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan yang memenuhi kriteria dapat memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja hingga risiko meninggal dunia.
Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga pekerja, sehingga mereka tidak kehilangan jaminan ekonomi dan pendidikan ketika pencari nafkah mengalami musibah saat bekerja.
Untuk memastikan keberlanjutan program tersebut, DPRD Makassar saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus mendorong perusahaan-perusahaan di Makassar memenuhi hak pekerjanya, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
