Untuk mengatasi persoalan tersebut, koordinasi antara Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW dinilai menjadi faktor penting.
BPJS Ketenagakerjaan juga didorong membentuk mitra hingga tingkat wilayah yang dapat berkoordinasi dengan perangkat RT/RW untuk mengidentifikasi pekerja rentan yang layak mendapatkan perlindungan.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria juga diharapkan dapat aktif mencari informasi dan menghubungi perangkat wilayah maupun mitra BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diusulkan sebagai penerima manfaat.
Di sisi lain, Ari mengingatkan masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Melalui ranperda yang tengah disiapkan, DPRD ingin memperkuat pengawasan sekaligus memastikan hak-hak pekerja tidak diabaikan.
Selain perlindungan sosial, Komisi D juga terus mengawal pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Makassar. Menurut Ari, masih terdapat kesenjangan kualitas fasilitas sekolah yang kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid setiap tahunnya.
